Aku bertanya kepada seorang anak yang sedang berjalan sambil membawa lilin, "Dari mana cahaya itu berasal ? Tiba-tiba ia meniupnya lalu berkata,"Katakan kepadaku kemana perginya, maka aku akan mengatakan kepadamu dari mana asalnya."

Pengertian Dan Dasar Hukum Terbentuknya Daulah

Pengertian Dan Dasar Hukum Terbentuknya Daulah




 

Kebanyakan kaum Muslim saat ini sudah tidak lagi mengenal sejarah panjang keemasan Islam. Sejarah Islam yang membentang selama 1300 tahun itu seolah telah sirna dari ingatan mereka. Padahal, dalam sejarah peradaban manusia, belum pernah ada sebuah sistem kehidupan yang mampu bertahan sepanjang kurun itu.

Apa pengertian dan dasar hukum terbentuknya daulah ? Kebanyakan kaum Muslim juga tidak mengenal siapa saja para khalifah yang telah membawa Islam hingga menyebar ke seluruh penjuru bumi setelah Rasulullah SAW wafat. Kalaulah mereka mengenal, kebanyakan hanya sampai masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Bahkan, banyak diantara mereka yang menyangka bahwa kekhalifahan Islam berhenti hanya sampai pada masa itu. Padahal kekhalifahan Islam membentang jauh sesudahnya.Dibawah ini akan dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum terbentuknya daulah.

 

Pengertian Daulah

Secara garis besar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia. Kekhalifahan bani Umayyah, kekhalifahan bani Abbasiyyah dan kekhalifahan Turki Utsmani sebagai penyambung kekuatan Islam setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Mereka membentuk pemerintahan atau negara-negara yang dikenal dengan Daulah Islamiyah.

Kata Daulah berasal dari Bahasa Arab yaitu kata dala-yadulu-daulah yang artinya bergilir, beredar, dan berputar. Sedangkan secara istilah kata Daulah merujuk pada suatu kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan dioganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. Sehingga di sini, Daulah dapat diartikan sebagai negara, pemerintah, kerajaan atau dinasti.

Dalam Al Quran terdapat dua ayat yang menggunakan kata ini, keduanya dengan arti bergilir dan beredar, yaitu dalam surat Ali Imran (3) ayat 140, “…dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia…” Sedangkan dalam surat Al Hasyr (59) ayat 7 juga diterangkan, “…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya…”

Jimly Asshiddiqie, ahli hukum Indonesia, berpendapat bahwa dalam ayat pertama terkandung muatan yang berkonotasi politik dan ayat terakhir muatannya lebih berkonotasi ekonomi.

Kata daulah sendiri yang berkonotasi politik misalnya yang berarti dinasti, belum dipergunakan secara umum pada masa pra Islam. Hal ini bisa dilihat karena tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan kata tersebut. Sedangkan istilah kesukuan ‘al-banu’ yang telah ada sebelum masa ‘pra islam’ masih terus digunakan dalam khazanah Islam. Ketika pada masa dinasti Abbasiyah kata daulat digunakan secara umum yang diartikan dengan kemenangan, giliran untuk meneruskan kekuasaan dan dinasti.

Kata daulah bisa juga diberikan kepada pendukung dan anggota daulah. Misalnya pada akhir abad ke-10 Hijriyah, Al-Husein yang merupakan anak dari Wasir Al-Qasim (Al-Qasim bin Isa Al-Dajl) mendapat gelar wali ad-daulah atau pelindung negara. Sedangkan pada tahun 330 H/42 H dari keluarga Hamdani (Bani Hamdani yang berada di Jazirah), Hasan bin Hamdan dan Ali bin Hamdan, dimana keduanya merupakan penguasa di Mosul dan Suriah, diberi gelar Saif Ad-daulah (pedang negara). Pemberian gelar ini menunjukkan bahwa khalifah memberikan gelar penghormatan kepada pendukungnya.

Al-Kindi, filsuf Muslim pertama berketurunan Arab (185H/801 M – 256 H/869 M), mengartikan daulah dengan al-mulk (kerajaan). Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi, seorang dokter pada masa Islam klasik dan juga filusuf Islam (251 H/865 M – 313 H/925 M), mengartikan daulah dengan makna kesuksesan.

 

Dasar Hukum Terbentuknya Daulah

Para pakar politik Islam menjadikan dasar hukum pembentukan daulat yang berarti pemerintahan dari Al Quran. Allah SWT dalam firman-Nya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. 4:58)

Dan, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu bertikai akan suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. 4:59)

Para pakar politik Islam menjadikan kedua ayat ini sebagai landasan terbentuknya daulat, karena kedua ayat itu mengandung unsur-unsur yang dapat mewujudkan atau merealisasikan sasaran atau tujuan yang diinginkan terbentuknya suatu daulat.

Munawir Syadzali, ahli fikih siyasi Indonesia, berpendapat bahwa kedua ayat ini mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ia berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan bagaimana proses hubungan yang komunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

Rais (pemimpin), sebagai pemegang amanah, dan mar’us (yang dipimpin) merupakan komponen yang harus ada dalam pembentukan suatu daulat. Pemimpin dan perangkatnya yang ada dalam suatu daulat merupakan motor penggerak dan pelaksana jalannya roda pemerintahan. Sedangkan mar’us harus mematuhi dan melaksanakan sistem dan aturan yang telah digariskan atau diprogramkan oleh rais. Ayat pertama ditujukan kepada penguasa, agar bertindak adil. Ayat kedua ditujukan kepada warga sipil, agar mematuhi Allah SWT, Rasulullah SAW, dan ulil amri (penguasa).

Keharusan adanya pemimpin berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW, “Jika tiga orang bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin”. (HR. Abu Dawud)
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kemaslahatan dan keadilan tidak bisa ditegakkan tanpa adanya penguasa yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum berdasarkan Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka hukum tidak bisa berjalan dengan baik tanpa didukung rakyat yang mematuhi hukum. Sehingga harus ada kerjasama antara penguasa dan rakyat, dan kemaslahatan bisa berjalan dengan baik apabila telah terbentuk daulat.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Jawab Pertanyaan Ini :

Sufistik © 2018 All Rights Reserved

Perjalanan Ruhani Menuju Ilahi

Designed by wpshower

Powered by WordPress

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better